Sutarno.” Himbau Pembuat Kebijakan Dan Wakil Rakyat Di Meranti Segera Tobat

SELATPANJANG-Keputusan menhut tidak membuat kami terkejut. Karena sejak awal kami sudah prediski hasilnya akan demikian,Namun perlu diiangatkan bahwa kondisi ini semakin menunjukan sikap pemerintah yang sebenarnya,Bahwa Menhut dan lingkaranya, hingga para kepala desa yang ada di kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti,Mereka hari ini,kamis( 02/02) Telah menunjukan sikap dan perbuatannya sebagai pemimpin yang  dzolim kepada masyarakat kecil yang hidup di kawasan pulau padang,

Artinya.Ketika kami masyarakat pulau padang, mendapat berbagai cobaan yang dimulau dengan banyaknya fitnah,Yang  sengaja mereka  tujukan kepada masyarakat pulau padang yang melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap operasional PT RAPP di blok pulau padang,Dengan sikap yakin seyakinya jika kami percaya kepada Allah atas apa yang mereka tuduhkan kepada kami, itu semuanya benar benar fitnah dan tidak benat,Dengan bisa kita buktikan bahwa sampai detik ini,Tudingan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan,Karena  mereka sudah tidak lagi memperhatian sesuatu apa yang sedang terjadi, dan tanpa  sedikitpun ada pertimbangan, baik  pertimbangan secara analisa. secara hukum, dampak amdal social,ekonomi. Secara umum dan cultural

Ini artinya,Bahwa apa yang saat ini terjadi memang membuktikan bahwa seluruh para pembuat kebijakan, di negeri ini nyata nyata sudah menjadi budak budaknya,para pemodal besar,yang nyata nyata selama ini menjadi penyebab utama hancurnya tatanan social kehudupan masyarakat Indonesia, dan khususnya kehidupan masyarakat pulau padang,

Namun harapan kami masyarakat kecil yang tinggal di hamparan pulau padang,Khususnya kepada bupati, wakil rakyat di  kabupaten kepulauan meranti yang memang selayaknya, tau perish kondisi secara  rill atas  persoalan yang terjadi  dan dialami oleh masyarakat pulau padang,untuk segera dan lekas lekas bertaubat ,dengan mengakui kesalahanya, dan untuk segera kembali kepada jalan kebenaran sebagaimana jalan yang di ridoi Allah, Jika hal ini tidak di lakukan oleh bupati dan wakil rakyat di dprd meranti, jangan coba-coba mengkambing hitamkan warga pulau padang, jika nanti di kabupaten kepulauan meranti,akan terjadi peristiwa peristiwa buruk yang tentunya tidak di harapkan oleh siapa pun,karena mendapat Adzab dari Allah.SWT.

Apalagi,Saat ini, kiyai-kiyai atau ulama yang ada di wilayah pulau padang,sebagai pihak yang seharusnya di dengar dan jadikan panutan oleh pemerintah,maupun wakil rakyat dalam mengambil setiap kebijakan untuk masyarakat. mulau tidak di hargai sama sekali oleh mereka, Disisi lain  kita tau  kepala desa- kepala desa yang juga sama sekali tidak pernah  merepresentasikan keinginan dan aspirasi masyarakat luas yang ada di pulau padang,kenyataanya Justri di agung-agungkan oleh menhut maupun oleh pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti,karena membela sikap para kepala desa yang nyata nyata membela dan berpihak kepada  perusahaan yang memiliki kepentingan besar di pulau padang.

Selain itu juga, masyarakat kecil yang ada di pulau padang, sangat berharap,khusus nya lagi kepada mereka mereka yang selama ini selalu terlibat memperkeruh suasana, dan selalu melakukan fitnah kepada masyarakat pulau padang di tambah lagi sering aktif melakukan berbagai bentuk profokasi  kepada masyarkat pulau padang, di minta secepatnya, aparatur keamanan,menindak secara tegas.sebab jika hal itu tidak di lakukan, kami khawatir, jika dalam menyikapi persoalan ini,maka pengadilan rakyat yang akan berbicara dalam persoalan ini selanjutnya,dan pastinya akan bertindak di luar prediksi siapa pun,karena rakyat semakin tidak percaya akan apa yang namanya itu pejabat maupun aparat.

Dan terahir, Persoalan yang saat ini terjadi di pulau padang, sebenarnya sejak kabupaten kepulauan meranti ini berdiri namun belum memiliki pemimpin definitive, kita sudah sangsi, apakah pemerintah daerah ini bisa mensejahterakan masyarakat, Namun kekhawatiran itu, nyata nayat hari ini benar benar terjadi, dimana masyarakat pulau padang menjadi tumbah atas kebijakan yang dianggap salah.