SELATPANJANG- Sebagaimana yang telah
disampaikan oleh M Ridwan coordinator lapangan aksi massa Forum Komuniskasi
Masyarakat Penyelamatan Pulau Padang kepada wartawan media ini pada
minggu(05/02),Meskipun Bupati kepulauan meranti Irwan Nasir Bupati Kepulauan
Meranti ahirnya,Mengeluarkan surat rekomundasi revisi izin Hutan Tanaman
Industri (HTI) PT RAPP di Pulau Padang.Namun di karenakan surat tersebut di
anggap janggal,Masyarakat pulau padang tetap menjalankan aksinya demontrasi di
depan kantor bupati kepulauan meranti pada senin(06/02)
Sebagaimana kopi-an surat
rekomondasi yang di keluarkan oleh Bupati kepulauan meranti tertanggal 03
februari 2012 lalu sebagimana disampaikan melalui Yulizar Kabag Humas Sekda
Kapulauan Meranti,yang sampaikan lewat Rayan Pribadi senin siang(06/02),Menyampaikan
bahwa Bupati Meranti sudah menandatangani surat rekomundasi kepada menhut untuk
revisi izin HTI RAPP di Pulau Padang. ''Surat rekomundasi itu sudah ditanda
tangani pak bupati sebagaimana yang saya sms kan sehari sebelumnya kepada kawan
kawan media,'' kata Rayan.
Adapun isi surat ditujukan kepada
Menteri Kehutanan RI di Jakarta, no surat 522.2/HUTBUN/02/2012/038 tertanggal
03 februari 212, perihal; menindak lanjuti surat DPRD Kab Kepulauan Meranti no
17/DPRD/1/212/8.dengan maksud tindak lanjut penyampaian aspirasi Forum Komunkasi
Masyarakat Penyelamat Pulau padang, serta memperhatikan surat Forum Badan
Permusyawaratan Desa (F-BPD), Kecamatan Merbau, Kab Kep Meranti no.
01/F-BPD/KM/I?2012 taggal 17 januari 2012. Perihaal; pernyataan sikap dan
permohonan revisi SK Menhut NO 327/Menhut-II/2009 dengan mengeluarkan Blog
Pulau padang (sebagaimana terlampir), maka pengambilan keputusan selanjutnya
terhadap SK tersebut sepenuhnya kami serahkan kepada bapak Menhut RI sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat ini ditanda tangani Bupati Kepulauan Meranti, dto Irwan. Tembusan, Gubri, Ketua Kom 4 DPR RI, Ketua DPRD Riau, ketua DPRD Meranti, Kadishut Riau FKMPPP, F-BPD Merbau.''Surat baru ditanda tangani siang kemaren dan minggu sore kita upayakan difaks ke Menhut, menjelang surat asli sampai ke Menhut,'' kata Rayan.
Surat ini ditanda tangani Bupati Kepulauan Meranti, dto Irwan. Tembusan, Gubri, Ketua Kom 4 DPR RI, Ketua DPRD Riau, ketua DPRD Meranti, Kadishut Riau FKMPPP, F-BPD Merbau.''Surat baru ditanda tangani siang kemaren dan minggu sore kita upayakan difaks ke Menhut, menjelang surat asli sampai ke Menhut,'' kata Rayan.
Sementara itu, Setelah
menyaksikan isi surat rekomondasi dari bupati kepulauan meranti,M Ridwan coordinator
aksi massa demontrasi di depan kantor bupati kepulauan meranti padan senin
sore(06/02) di sela sela mendirikan tenda untuk menginap di depan kantor bupati
jalan dorak selatpanjang bersama ratusan masyarakat yang sudah hadir sore itu
mengatakan, Meskipun bupati kepulauan
meranti telah mengeluarkan surat rekomonidasi kepada menhut untuk merevisi SK
no 327 tahun 2009 dengan maksud mengeluarkan blok pulau padang dari areal
konsesi perluasan lahan PT RAPP.Kami masyarakat pulau padang yang sudah dua
tahun lebih melakukan pergerakan tidak akan semudah itu percaya dengan isi
surat yang di keluarkan oleh bupati, sebab banyak kejanggalan dalam surat,Lalu
apa surat yang di keluarkan oleh bupati ini nantinya dapat di pergunakan oleh
menhut dalam mengeluarkan surat revisi,kan tentunya kami sangat yakin tidak
demikian.
Dan aksi massa ini akan bertambah jumlahnya,
hingga bupati kepulauan meranti benar benar mengeluarkan surat rekomondiasi
sebagai mana yang di minta oleh menhut untuk merevisi SK.Atas penerbitan
rekomondasi di tengah tengah kalangan masyarakat Pulau Padang, karena belum
mengetahui dan melihat Bupati Meranti menandatangani surat rekomundasi itu,
sebagian warga sejak Ahad memasang bendera setangah tiang. Hal ini dilakuakn
sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang tidak memikirkan kepentingan
masyarakat.disamping itu masyarakat kurang percaya jika memang bupati terbitkan
surat rekomondiasi, kalau memang syulurlah,
''Memasang bendera setengah tiang ini,
sebagai bentuk dan melambangkan rasa duka cita terhadap pemerintahan yang tidak
memperioritaskan dan memperhatikan kepantingan masyarakat,'' kata Koordinator
Aksi Jahit Mulut yang juga anggota Forum Komunikasi Penyelamat Pulau Padang,
Muhammad Riduan, melalui telepon genggamnya.
Sesuai rencana, kata Riduan, Besok (Selasa 07/2), masyarakat Pulau Padang yang akan melakukan aksi demo ke Kantor Bupati Meranti jumlahnya akan bertambah,dan hari hari berikutnya. Aksi dilakukan hingga rekom revisi SK 327 tahun 2009 HTI Pulau Padang, dari bupati dikeluarkan. Aksi ini dengan dua gelombang. Gelombang pertama datang massa 500 orang. Jika, tidak juga segera dikeluarkan rekom tersebut maka gelombang berikutnya akan datang lebih besar lagi sekitar 6000. Aksi ini dilakukan karena warga menilai masalah ini terus berlarut-larut, ujar Riduan.
Ketika dikonfirmasi ulang, bahwa rekom sudah ditanda tangani Bupai Meranti dan dibawa ke Meranti untuk diperbanyak serta dibagikan secara umum, Riduan menyebutkan, selagi mereka belum melihat secara langsung aksi tetap berjalan. ''Jika rekom tersebut sudah didapatkan sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka aksi kita hentikan,'' ungkap Riduan.
Sesuai rencana, kata Riduan, Besok (Selasa 07/2), masyarakat Pulau Padang yang akan melakukan aksi demo ke Kantor Bupati Meranti jumlahnya akan bertambah,dan hari hari berikutnya. Aksi dilakukan hingga rekom revisi SK 327 tahun 2009 HTI Pulau Padang, dari bupati dikeluarkan. Aksi ini dengan dua gelombang. Gelombang pertama datang massa 500 orang. Jika, tidak juga segera dikeluarkan rekom tersebut maka gelombang berikutnya akan datang lebih besar lagi sekitar 6000. Aksi ini dilakukan karena warga menilai masalah ini terus berlarut-larut, ujar Riduan.
Ketika dikonfirmasi ulang, bahwa rekom sudah ditanda tangani Bupai Meranti dan dibawa ke Meranti untuk diperbanyak serta dibagikan secara umum, Riduan menyebutkan, selagi mereka belum melihat secara langsung aksi tetap berjalan. ''Jika rekom tersebut sudah didapatkan sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka aksi kita hentikan,'' ungkap Riduan.
Tenda Demonstran Masyarakat P Padang Dihancurkan Ribuan Pegawa Kemenhut
Jakarta.Pada hari yang sama,Senin(06/02) Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pulau Padang kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti,Yang selama ini menggelar aksi di pintu masuk DPR-RI beralih menggelar aksinya di depan pintu masuk gedung kemenhut,Naasnya aksi perwakilan masyarakat pulau padang yang berjumlah kurang lebih 60 masyarakat itu mendapat perlawanan dari pihak pehawai kemenhut dengan memporak porandakan tenda maupun mengejar ngejar masyarakat hingga melakukan pemukulan.
Senin (6/2) siang,Sekurang kurangnya 60 perwakilan masyarakat pulau padang yang selama ini menjalankan aksinya di depan DPR-RI kini mendirikan tenda di depan pintu masuk ke kantor Kementerian Kehutanan di Jalan Gator Subroto, Jakarta pusat,Masyarakat pulau padang bertujuan ingin berjumpa dengan Menhut Zulkifli Hasan untuk meminta segera mencabut izin HTI di Pulau Padang.Hanya saja sang menteri sedang pergi keluar negeri kabarnya.
Meskipun pihak Humas Kehutanan Sumarto sempat menemui kami, Namun kami tetap menolak, dan tetap berkeinginan beretemu pak menhut, Sayangnya, aksi kami mendirikan tenda dipintu gerbang masuk kemenhut ini langsung mendapat perlawanan dari ribuan pegawai kemenhut,mereka para pegawai kemenhut langsung menghancurkan tenda kami,bahkan beras dan perlengkapan masak, kami di buang ke parit, sementara kami yang jumlahnya tidak sebanding, di kejar kejar kayak maling, bahkan ada yang sempat di pukuli,kata isnadi melalui pesan singkatnya.
Perwakilan pendemo masih berdialog dengan Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto, Dirjen Planologi Bambang Supijanto yang dikerumuni karyawan tepat di tengah halaman kompleks. Nampaknya pendemo enggan beranjak dari

Tidak ada komentar:
Posting Komentar