SELATPANJANG –Selasa (31/01) sakitar pukul 14.00 wib.Hafizoh S.Ag Ketua DPRD kabupaten kepulauan meranti pimpin langsung pertemuan dengan perwakilan masyarakat pulau padang dalam rangka membahas mekanisme penerbitan surat dukungan kepada bupati kepulauan meranti agar menerbitkan rekomondasi kepada menhut agar segera merevisi SK menhut No 327 tahun 2009 untuk mengeluarkan hamparan blok pulau padang dari areal izin konsesi perluasan lahan yang di miliki PT RAPP sebagaimana yang di maksud dalam SK tersebut.yang berada di propinsi riau
Pertemuan dengan 14 warga yang mewakili masyarkat desa dan kelurahan yang ada di pulau padang kecamatan merbau dengan pihak legislative tersebut berlangsung sangat alot.wajar saja masyarakat pulau padang yang hadir dalam pertemuan tersebut kurang semangat dikarenakan mereka merasa kecewa dikarenakan apa yang di harapkan atas pertemuan tersebut tidak seperti yang dijanjikan bupati kepulauan meranti ketika menggelar pertemuan di kota batam sepekan sebelumnya,Dimana bupati akan mengakomodir pertemuan tersebut.Apalagi pertemuan yang berlansung di lantai satu kantor DPRD kepulauan meranti jalan dorak kota selatpanjang itu hanya hanya di hadiri oleh segelintir wakil rakyat.
Diantara wakil rakyat yang turut hadir dalam pertemuan tersebut antara laian adalah M uhammadTofiqqurrahman ketua fraksi gerindara yang juga wakil ketua satu,MuhammadJufri anggota DPRD dari Fraksi PAN wakil ketua dua,Basiran MM politisi partai gerindra dapil kecamatan merbau,Fauzi SE politisi partai Golkar,Serta Hafizoh politisi perempuan dari partai golkar yang kini duduk sebagai pimpinan DPRD meranti.Yang memimpin langsung jalanya pertemuan antara DPRD kabupaten Kepulauan Meranti dengan perwakilan masyarakat dari seluruh desa sewilayah pulau padang kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti yang bernaung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Penyelamatan Pulau pPdang ((FPMP3)Se kecamatan merbau yang pada pertemuan tersebut di pimpin oleh Misno,Dan didampingi Sutarno Sekjen KPD STR Kab Kepulauan Meranti yang juga sebagai Ketua Forum BPD sekecamatan merbau.
kabupaten kepulauan meranti bersama perwakilan masyarakat pulau padang kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Pulau Padang(FPM-PPP) Kecamatan Merbau,Agar DPRD membuat surat dukungan kepada bupati kepulauan meranti untuk merekomondasikan kepada menhut guna merevisi SK menhut no 327 tahun 2009 dengan mengelaurkan blok pulau padang dari areal perluasan lahan PT RAPP yang tercantum dalam SK menhut.Meskipun pertemuan pada selasa (31/01) yang di kabarkan telah di akomodir atau telah di kondisikan oleh bupati kepulauan meranti,Sayangnya apa yang terjadi dalam pertemuan ini nyata nyata membuat masyarakat makin kecewan dan dan di permainkan layaknya bola pimping,Karena jaminan bupati sendiri tidak terlaksana.Termasuk jaminan dari fauzi Hasan anggota DPRD meranti yang akan menghadirkan sebagian besar para wakil rakyat,Dan menjamin akan ada hasilnya meskipun pertemuan ini di hadiri oleh 10 anggota dewan,Namun seperti kita lihat apakah kelima wakil rakyat yang hadir pada kesempatan ini dapat memberikan jaminan atas apa yang kita harapkan.guna mengeluarkan surat persetujuan kepada bupati untuk mengeluarkan rekomondiasi kepada menhut guna di jadikan landasan merevisi SK no 327 tahun 2009 dengan mengelaurkan hamparan blok pulau padang dari izin PT RAPP sebagaimana dicantumkan dalam SK menhut.
Atas pendirian sebagian besar masyarakat pulau padang yang tetap tegas dan tetap ngotot agar menhut menghentikan secara total operasional PT RAPP jalankan izin HTI di kawasan hampalan blok pulau padang dengan kata lain mendesak kemenhut RI melakukan revisi SK menhut no 327 tahun 2009 sebagaimana yang di miliki oleh PT RAPP.Atas Perjuangan yang selama kurang lebih dua tahun teragir di perjuangkan oleh sebagian besar elemen masyarakat pulau padang dengan dasar dasar penyelamatan pulau padang seutuhnya. selain persoalan izin operasional,Persoalan Amdal yang dinilai telah kadaluwarsa.Keberadaan PT RAPP di Pulau Padang telah menyebabkan runtuhnya seluruh tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan secara menyeluruh yang selama ini berdomisili di berbagai penjuru wilayah pulau padang kecamatan merbau.Bahkan akibat eksploitasi gubahan gubahan hutan gambut terdalam di kawasan propinsi riau itu akan berdampak buruk kepada lingkungan di pulau padang dan lama kelamaan kondisi pulau padang tidak nyaman lagi untuk di huni guna melangsungkan kehidupan akibat lambat laun pulau tersebut alami abrasi yang pada akhirnya pulau di sekitarnya bakal tenggelam.
Setelah kurang lebih dua tahun,Kami hampir seluruh masyarakat pulau padang melakukan aksi penolakan atas beroperasinya PT RAPP di pulau padang,Pekan lalu Bupati kepulauan meranti Irwan Nasiri Msi didampingi kepala dinas kehutanan pemkab kepulauan meranti Ir Murod Ma’mun,Serta Fauzi Hasan anggota DPRD kabupaten kepulauan meranti dari fraksi PAN menggelar silaturrahmi di salah satu hotel yang ada di pulau batam propinsi kepri dengan mengundang sejumlah perwakilan masyarakat desa yang ada di pulau padang dan kecamatan merbau.Inti pertemuan tersebut,Bupati kepulauan meranti akan mengeluarkan rekomondiasi kepada menhut untuk melakukan revisi SK no 327 tahun 2009 guna menghentikan secara total PT RAPP jalankan usaha pengelolaan lahan dan hutan di hampatan pulau padang,Disamping itu bupati berjanji akan memfasilitasi dan siap mengakomodir terlaksananya pertemuan antara perwakilan masyarakat pulau padang dengan pihak DPRD kabupaten kepulauan meranti.Bahkan bupati secara tegas menyampaikan kepada perwakilan masyarakat, bahwasanya dirinya akan meminta sendiri agar dua orang anggota DPRD meranti yaitu Rubi handoko alias akok ketua komisi II dari Fraksi PKB serta rekanya herman dari Fraksi demokrat yang menjabat sebagai ketua komisi I di DPRD meranti untuk hadir dalam pertemuan itu,Bahkan untuk meyakinkan perwakilan masyarakat,Fauzi Hasan politisi dari PAN juga berjanji jika pertemuan tersebut akan mendapatkan hasil sebagaimana yang di harapkan masyarakat.Meskipun nantinya hanya di hadiri oleh 10 orang anggota DPRD meranti.
“Sesuai hasil pertemuan yang kami lakukan di pulau batam dengan pak bupati kepulauan meranti Irwan Nasir,Kadishutbun meranti Ir Ma’mun Murod,Fauzi Hasan anggota DPRD meranti dari partai PAN dengan perwakilan masyarakat pulau padang pada pekan lalu,Bahasanya Bupati mengatakan jika,”Hari ini DPRD meranti keluarkan surat dukungan kepada bupati kepulauan meranti untuk mengeluarkan surat rekomondiasi kepada menhut guna merevisi SK menhut no 327 tahun 2009 dengan mengeluarkan blok pulau padang dari SK menhut,Maka pada saat itu juga Bupati Irwan Nasir akan mengeluarkan surat rekomondasi revisi SK menhut no 327.”Kalau DPRD Meranti sudah mengeluarkan surat dukungan,Maka saat itu juga saya langsung mengeluarkan rekomondasi kepada menhut agar merevisi SK menhut no 327 tahun 2009 sebagaimana yang di minta masyarakat pulau padang,Kata Misno salah seorang perwakilan masyarakat pulau padang ketika memberikan penjelasan kepada lima orang anggota DPRD meranti yang hadir dalam pertemuan pada selasa(31/01) di gedung DPR jalan dorak selatpanjang.
Lanjut Misno tirukan ucapan bipati dan Fauzi Hasan dalam pertemuan di pulau batam,”Bahkan bupati kepulauan meranti Irwan Nasir dan fauizi hasan menjamin atau akan mengakomodir petermuan dengan para anggota DPRD meranti dapat menghasilkan surat dukungan dari dewan yang di tujukan kepada bupati meskipun nantinya dalam pertemuan dengan masyarakat hanya di hadiri sedikitnya 10 wakil rakyat.Hanya saja,Adanya pernyataan bupati kepulauan meranti yang mengakomodir pertemuan itu, serta adanya jaminan jika pertemuan tersebut menghasilkan surat dukungan dari DPRD meranti, Sepertinya membuat kesal kelima wakil rakyat yang sedang mendengar pemaparan misno sebagaimana yang dijanjikan oleh bupati ketika melakukan pertemuan di pulau batam,kelima wakil rakyat yang hadir tersebut antara lain adalah,Politisi wanita dari partai golkar Hafizoh S.Ag selaku ketua DPRD Meranti,M Tofiqqurrahman wakil ketua I DPRD meranti dari partai gerindra,M Jufri wakil ketua II dari partai PAN dan Basiran MM dari Partai Gerindra,Dan fauzi SE politisi partai golkar.Sepertinya makin emosi dan kesal.
Dalam sambutanya,Misno coordinator perwakilan maasyarkat pulau padang yang tergabung dalam FMP-PPP kecamatan merbau di hadapan para wakil rakyat ketika menjelaskan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka di gedung wakil rakyat tersebut mengatakan,”Sebagaimana yang kita ketahui bersama,bahwasanya masyarakat pulau padang menginginkan PT RAPP hengkang dari pulau padang.Namun untuk menghentikan operasional PT RAPP,Menhut menunggu surat rekomondasi dari bupati kepulauan meranti untuk di gunakan revisi SK menhut No 327 tahun 2009.dan sebagaimana hasil pertemuan kita dengan perwakilan masyarakat pulau padang dengan bupati kepulauan meranti Irwan Nasir di pulau batam pada minggu lalu menyebutkan jika bupati kepulauan meranti akan mengeluarkan rekomondasi revisi SK menhut setelah beliau(Bupati) mendapatkan surat dukungan dari lembaga legislative DPRD kabupaten kepulauan meranti.
“Kalau saja hari ini,selasa(31/01) DPRD kabupaten kepulauan meranti mengeluarkan surat dukungan,Dimana pihak DPRD meranti mengeluarkan surat permintaan atau desakan kepada bupati agar segera mengeluarkan surat revisi kepada menhut untuk merevisi SK no 327 tahun 2009 guna mengeluarkan operasional PT RAPP dari blok pulau padang.Sebagaimana janji bupati kepulauan meranti kepada masyarakat pulau padang maka saat itu juga bupati akan mengeluarkan surat rekomondasi yang di inginkan menhut guna mengahiri konflik yang terjadi di pulau padang,Apalagi saat itu bupati kepulauan meranti juga berjanji kepada kami akan memfasilitasi pertemuan masyarakat pulau padang dengan pihak anggota legislative yang di jadwalkan pelaksanaanya hari ini,Namun sekali lagi kami sangat menyayangkan jika pertemuan ini hanya di hadiri oleh beberapa orang anggota dewan dan tidak seperti yang di janjikan oleh bupati yang akan menghadirkan seluruh atau sebagian besar anggota dewan.
Untuk itu,Kami perwakilan masyarakat pulau padang sangat berharap kepada seluruh anggota DPRD kabupaten kepulauan meranti untuk mengeluarkan surat dukungan atau permintaan kepada bupati kepulauan meranti untuk segera mengeluarkan rekomondasi surat revisi SK menhut no 327 tahun 2009 guna mengeluarkan hamparan blok pulau padang dari dalam areal perluasan lahan operasional PT RAPP sebagaimana di cantumkan dalam SK menhut yang menjadi sumber persoalan di pulau padang.dan permintaan kami agar pihak lembaga legislative mendukung bupati mengelurakan rekomondasi bukan hanya atas dasar surat surat yang kami masukan ke pimpinan dewan untuk menggelar pertemuan ini,Namun di keluarkanya surat dukungan dari dewan atas aspirasi masyarakat pulau padang yanag selama ini kondisi tatanan sosialnya mulai berada di pintu kehancuran akibat masuknya PT RAPP.Jadi kalau pihak DPRD kabupaten kepulauan meranti tidak mengelaurkan surat dukungan maka kami harus mengadu kepada siapa lagi,kalaau lembaga legislative yang notabenenya lemabha penyampai aspirasi rakyat di meranti ini telinganya pada mulai pekak.
Lain halnya sutarno S,Ip ketua forum pemerintahanan desa sekecamatan merbau menambahkan,”kalau mau jujur saja,jika pertemuan hari ini tidak lain dan tidak bukan jika berpedoman kepada petunjuk yang di sampaikan bupati kepulauan meranti kepada perwakilan masyarakat pulau padang,Jika pertemuan ini untuk menjemput surat dukungan dari DPRD meranti. Yang di tujukan kepada bupati kepulauan meranti guna di jadikan dasar kuat untuk merevisi SK menjut no 327 tahun 2009,Namun sangat kami sayangkan, meskipun bupati berjanji akan memfasilitasi pertemuan ini, kenyataanya hanya lima anggota dewan saja yang hadir.Disamping itu juga kami berharap kepada wakil rakyat yang di meranti mohon mengerti penderitaan masyarakat pulau padang yang sampai saat ini sudah ada yang gila di Jakarta, dan puluhan lainya masih bertahan di Jakarta. Sementara sebagian besar masyarakat pulau padang kondisinya sudah tidak nyaman lagi akibat persoalan yang terjadi,Kalau mau merasakan bagaimana penderitaan masyarakat pulau padang,silahkan ketua dewan datang kejakarta, atau kepulau padangan Tanya langsung kepada masyarakat.bagaimana kami disana, jangan hanya duduk di kursi empuk ini.sementara malah mempermainan aspirasi kami seperti saat ini.
Lebih dari itu, dengan hanya lima orang yang menghadiri pertemuan ini, kami menilai jika wakil rakyat mulau bermain main dengan aspirasi masyarakat pulau padang, kami ini letih pak melakukan aksi,atau perlu kami demo lagi,jika memang itu di kehendaki, jangankan sekedar demo, kami masyarakat pulau padang siap menginap di gedung wakil rakyat ini.Dan perlu saya tegaskan kepada semua pihak, Masyarakat bukan untuk di perlakukan semena mena di permainan kayak bola pimping atau di hantam,namupun masyarakat gunanya untuk di lindungi dan di bela.
Dalam kesempatan itu,hafizoh ketua DPRD kabupaten kepulauan meranti mengatakan, bahwa sampai saat ini bupati secara pribadi maupun secara kelembahaan belum pernah sekalipun mengajak kami diskusi atau membahas masalaha ini,Apalagi ada pernyataan bahwa bupati akan memfasilitasi pertemuan dan menjamin para wakil rakyat untuk mengeluarkan surat dukungan kepada bupati, kan ada mekanismenya yang harus di laluli, dan harus melalui mekanisme yang jelas, yaitu melalui rapat antar fraksi.jadi mohon bersabar kawan kawan di pulau padang sebab aspirasi ini akan kita tindak lanjuti melalui rapat fraksi malam ini dan besok rabu(01/02) insya Allah akan ada hasilnya, janjinya mengibur masyarakat pulau padang yang sudah terbakar emosi akibat permainan wakil rakyat dan ketidak jelasan jaminan bupati yang mempertemuan masyarakat dengan pihak legislative.
Sama halnya M Tofiqqurrahman wakil ketua DPRD kabupaten kepulaun meranti menambahkan,Saya sangat terkejut adanya statemen yang menyebutkan jika bupati akan mengkondisikan pertemuan ini, padalah sepereti kita ketahui bersama sampai detik ini belum ada permintaan s ecara resmi kepada pihak DPRD meranti,Apalagi soal adanya jaminan kalau kami hari ini mengelauarkan surat rekomo0ndiasi, kami tentunya heran kok tiba tiba masyarakat menyebutkan jika akan menjemput surat dukungan dari dewan,Namun jika saja bupati punya niat baik dan jujur serta mau bersinergi dengan dewan baik secara pribadi maupun kelembagaan kami selaku lembaga control tentunya sangat bersedia dan berterima kasih, namun sejauh ini kami tidak pernah di ajak menyelesaikan persoalan.
Dan yang sangat kami sesalkan dan perlu di pertanyakan, Ketika bupati kepulauan meranti mengeluarkan surat dukungan sewan lahan atau memanfaatan hasil hutan serta isinya guna meningkatakan PAD, pernahkan bupati melakukan kooridinasi dengan DPRD meranti,setidaknya meminta lembaga legislative untuk melakukan pembahasan,kan sama sekali tidak, namun ketika persoalan ini muncul bupati kok malah melempar persoalan ini kepada legislative meskipun persoalan ini merupakan aspirasi masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar