Secuil Cerita Perjuangan Warga
Oleh Lovina
DARI DESA Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Yahya dan Purwati bertekad ke Jakarta untuk ikut aksi jahit mulut di depan Gedung DPR/MPR RI. Mereka berangkat dari desa naik sepeda motor menuju ke pelabuhan kecil. Diteruskan naik pompong menuju Button. Naik bus dari Button, mereka tiba di Pekanbaru pagi hari tanggal 14 Desember 2011.
Mereka semua kenakan kaos bertulisan sama, “Aksi jahit mulut rakyat Pulau Padang. Tinjau ulang SK 327 Menhut tahun 2009. Hentikan operasional RAPP sekarang juga!!! Indonesia harus menyelamatkan Pulau Padang.” Ada warna hitam, merah, dan putih. Siang harinya, mereka semua berangkat ke Jakarta menggunakan dua bus.
Terhitung akhir Desember 2009, warga mulai melakukan aksi protes terhadap izin HTI di Pulau Padang milik PT RAPP lewat SK Menhut 327 Tahun 2009. Berbagai bentuk aksi mulai dari sampaikan petisi maupun pernyataan sikap,
hearing dengan pejabat pemerintahan, pendudukan kantor pemerintahan, doa bersama, mogok makan, hingga jahit mulut.
Seperti aksi Stempel Darah di depan Gedung Pemkab Meranti. Mereka jual kebun, masuk-keluar rumah sakit, hingga ada warga depresi sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa.
Ke Kantor Bupati Meranti, Kantor DPRD Meranti, DPRD Propinsi Riau, Kantor Kementerian Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Lingkungan Hidup, Mabes Polri, Kedutaan Besar Norwegia, hingga hampir dua bulan menginap di depan Gedung DPR RI di Jakarta. Tak hanya sekali-dua kali didatangi, namun puluhan kali.
Tak sedikit pula dukungan berdatangan, baik dari LSM lingkungan, Ormas, maupun organisasi mahasiswa. Komnas HAM dan Dewan Kehutanan Nasional turut beri dukungan dalam bentuk rekomendasi penghentian operasional RAPP yang ditujukan pada Menteri Kehutanan. Namun hingga kini perjuangan warga masih belum usai.
Berikut secuil cerita beberapa warga tentang perjuangan dan kehi-dupan mereka di kampung. Kami tak katakan orang-orang di dalam tulisan ini adalah tokoh masyarakat Pulau Padang. Juga tiada niat mendiskreditkan perjuangan warga lain. Mereka hanya sampel untuk menggambarkan perjuangan masyarakat Pulau Padang menuntut pemerintah revisi SK 327 tahun 2009 dan RAPP menghentikan operasionalnya di Pulau Padang.
KAMIS, 19 Januari 2012
MUHAMMAD RIDUAN, warga Bagan Melibur ‘muncul’ di televisi. Media elektronik
antv meliput tentang perjuangan masyarakat Pulau Padang di Jakarta. Riduan diwawancara. Ini hal biasa. Bukan sekali itu pula Riduan ‘masuk’ televisi. Mungkin sudah berulang kali.
Namun bagi orang tua Riduan, momen tersebut begitu berharga. Saking rindunya, ibu Riduan lang-sung mencium televisi begitu anaknya muncul di sana. “Namanya juga Ibu. Pasti rindu pada puteranya. Sudah hampir dua bulan di Jakarta,” kata Anisah El Aliyah, isteri Riduan.
Riduan dan Anisah resmi menikah tiga tahun lalu. Karena Riduan sedang berjuang di Jakarta, menuntut pemerintah merevisi SK 327 tahun 2009, Anisah pun terpaksa Riduan titipkan di rumah orang tuanya.
Sudah dua tahun ini Riduan berjuang bersama warga Pulau Padang lainnya. Ia ikut organisasi Serikat Tani Riau (STR) dan menjabat Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dibantu teman-teman lain, Riduan masuk ke desa-desa di Pulau Padang untuk melakukan advokasi kepada masyarakat.
Riduan pernah melakukan aksi jahit mulut di depan Gedung DPRD Propinsi Riau pada 1 November 2011. Anisah setia mendampingi Riduan saat itu. Tak sedikit pula Riduan mengkoordinir warga Pulau Padang melakukan aksi dengan mendatangi berbagai kantor pemerintahan. Terakhir ia ajak warga aksi di Istana Negara, 26 Januari 2012 lalu. Ia mewakili warga Pulau Padang untuk bertemu dengan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha. “Harapanku hanya satu, pemerintah menghentikan operasional RAPP secara permanen dari Pulau Padang.”
SUDAH hampir tiga minggu
SULATRA, warga Desa Pelantai, menginap di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta Barat. Kawan-kawan seperjuangan di posko terpaksa membawa Sulatra ke RSJ karena depresi. “Dari pada meresahkan yang lain, lebih baik Pak Sulatra kita bawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan,” ujar Muhammad Riduan.
Menurut teman-temannya, Sulatra depresi sejak Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan tak jadi menemui warga dalam rangka penyelesaian sengketa HTI RAPP di Pulau Padang. Pertemuan direncanakan 6 Januari 2012 lalu. Namun tak jadi karena Menhut minta perwakilan warga tiga orang, sedangkan warga bersikeras yang masuk harus 20 orang, sesuai kesepakatan tanggal 3 Januari 2012.
Sulatra sudah tinggal di Desa Pelantai, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti sejak 1992. Kini ia dipercaya sebagai Ketua RT di kampungnya. Selain itu, Sulatra juga seorang petani karet. Ia punya lahan karet seluas 1 hektar. Saat aksi ke Jakarta, Sulatra meninggalkan isteri dan 4 anaknya di kampung. Anak bungsunya berusia 1 tahun.
Hingga kini ia sudah bolak-balik Meranti-Pekanbaru sebanyak 20 kali untuk menuntut penghentian operasional RAPP dan revisi SK 327 tahun 2009. Ia berjuang bersama warga lain sejak SK 327 terbit pada 12 Juni 2009. Terakhir ia ikut aksi jahit mulut di Jakarta bersama 27 warga lainnya sebelum akhirnya depresi dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Grogol. “Tidak ada cara lagi untuk menyadarkan pemerintah selain jahit mulut, agar mereka tahu penderitaan kami,” kata Sulatra sesaat sebelum berangkat ke Jakarta, 14 Desember lalu.
YAHYA DAN PURWATI, warga Desa Lukit, pasangan suami-isteri. Mereka sejak awal bersikeras menolak RAPP masuk ke kampung mereka. Yahya cerita, mereka sudah tujuh kali aksi ke Pekanbaru dan Jakarta menuntut pemerintah merevisi SK 327. Terakhir mereka berdua lakukan aksi jahit mulut pada 20 Desember 2011 di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, tanpa bantuan medis. Hingga kini, tuntutan tersebut belum dipenuhi pemerintah.
Hingga kini Yahya masih lakukan aksi jahit mulut. “Kita sudah janji sama orang kampung. Kalau buka, nanti dibilang hanya bisa omong saja, tak ada bukti,” sebut Yahya. Meski mulut terjahit, Yahya bisa berbicara. Sedangkan Purwati sudah melepas benang di mulutnya sejak 1 Januari 2012 bersama 26 warga lainnya. Purwati bilang ia terpaksa melepas jahitan di mulut karena sakit parah. “Selama jahit mulut, tiga kali masuk rumah sakit,” katanya.
Setelah buka jahitan, Purwati pun belum bisa makan nasi. Ia hanya bisa makan bubur, sedikit demi sedikit namun sering. “Makan terlalu banyak perut tak mau terima, tak makan juga tak bisa.” Hampir sebulan setelah berkutat dengan bubur, Purwati baru bisa mulai makan nasi.
Hal ini berbeda dengan Yahya. Suami Purwati ini bersikeras belum mau buka jahitan mulutnya meski sudah diminta oleh teman-temannya. “Waktu itu saya tidak yakin kalau pemerintah betul-betul mau memenuhi permintaan kami. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah juga. Ternyata dugaan saya benar.” Karena itu, ia masih jahit mulut hingga kini. “Bukaan ada lah 5 sentimeter. Kondisi lemas, hanya bisa duduk dan baring saja di posko.”
Selama jahit mulut, Yahya hanya sekali masuk rumah sakit, saat aksi di Istana Negara. “Kalau batuk dan sakit kepala, badan panas, demam, itu biasa. Karena cuaca tak menentu.” Tapi dengan minum obat dan istirahat, biasanya sembuh lagi.
Yahya dan Purwati ke Jakarta dengan menjual kebun sagu mereka sebagai modal. Mereka punya lahan sawit, karet, dan sagu di kampung. “Semuanya masuk konsesi RAPP,” ujar Yahya. Selain berkebun, Yahya juga bekerja sebagai pegawai kantor di Desa Lukit.
Purwati sering termenung sendiri bila memikirkan kondisi mereka sekarang. “Mau pertahankan hak sendiri, hak anak kita, kok sampai begini. Harus ke Jakarta,” keluhnya. Ia juga cerita tentang anaknya yang sedang panas demam karena merindukan orang tuanya. Purwati dan Yahya punya empat anak. Sejak mereka ke Jakarta, anak tertua yang mengasuh adik-adiknya.
Anaknya yang bungsu berusia 12 tahun, sering sakit sejak kepergian orang tuanya ke Jakarta. “Sedih sekali saya kalau memikirkannya,” kata Purwati. Namun ia bersikeras tak mau pulang sampai tuntutan terpenuhi. “Kalau tak ada hasil, bisa marah orang di kampung,” tambahnya. Begitu pula dengan suaminya, Yahya.
TAK JAUH beda dengan Muhammad Riduan,
SUTARNO, warga Desa Pelantai, juga aktif mengadvokasi masyarakat Pulau Padang untuk turut serta menuntut Menteri Kehutanan revisi SK 327 tahun 2009. Sutarno pernah memimpin warga aksi di Kantor Bupati Meranti. Ia ajak ibu-ibu dan anak-anak menduduki kantor Bupati saat bapak-bapak melakukan aksi yang sama di Jakarta.
Puluhan kali Sutarno bolak-balik Meranti-Pekanbaru-Jakarta demi aksi ini. “Ya sudah kembang-kempis lah sekarang. Cukup terkuras,” kata Sutarno.
Sehari-hari ia hanya bekerja menoreh karet. Sutarno jelas tak bisa bekerja selama aksi. Sementara isteri dan dua anaknya mesti tetap makan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Untung ia juga menjabat ketua BPD Desa Pelantai. Setidaknya itu bisa bantu keuangan keluarga. Namun yang jelas isteri harus menggantikannya mencari nafkah untuk menghidupi kedua anak mereka.
Sutarno juga turut serta ikut aksi di Depan Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Berbekal Rp 700 ribu, ia berangkat ke Jakarta pada 13 Desember 2011. Hari pertama aksi di Jakarta, Sutarno kena demam. Ditambah lagi datang telepon bertubi-tubi dari orang tua dan orang rumah, meminta Sutarno untuk pulang karena kedua anaknya sakit. “Saya tetap harus berjuang di sini,” ujarnya sembari memberi pengertian ke orang rumah.
Sutarno cerita, ketika hujan lebat datang, mereka tak bisa tidur karena posko banjir. “Jadi harus berdiri sampai pagi,” ujarnya. Namun ia masih merasa beruntung karena banyak masyarakat Jakarta membantu kebutuhan mereka. “Mereka mengerti perjuangan orang jauh seperti kami. Bayangkan mereka saja peduli melihat kami, tapi pemerintah?” tanyanya.
ISA, warga Desa Meranti Bunting, ketika dihubungi via telepon Kamis, 26 Januari lalu, Isa sedang belanja ke Pasar Palmerah, Jakarta Selatan. Ia dapat tugas belanja pagi itu. Sambil belanja keperluan makan di posko depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Isa bercerita tentang hidup dan perjuangannya menuntut penghentian operasional RAPP dari kampungnya, Desa Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Meski tak ikut serta dalam aksi jahit mulut, Isa tetap komitmen bertahan di Jakarta sampai tuntutan mereka terpenuhi: revisi SK 327 tahun 2009 dan mengeluarkan blok Pulau Padang. “Saya kebagian jadwal hari keempat, sedangkan jahit mulut cuma tiga hari,” sebutnya.
Isa memikirkan nasib anak-cucunya kelak ketika lahan mereka di kampung dijadikan konsesi HTI oleh PT RAPP. Isa punya 5 anak dan sedang menanti kelahiran anak keenam. Isterinya sedang mengandung 3 bulan. Anak tertua kelas 1 SMP, anak kedua dan ketiga masih SD, anak keempat usia 4 tahun, dan kelima usia 7 bulan.
Sehari-hari Isa bekerja sebagai penoreh karet. Karena kini sedang di Jakarta, tugas menoreh terpaksa digantikan isterinya. Dalam kondisi hamil isteri harus kerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 5 anaknya. “Di kampung mah sudah biasa noreh karet dalam kondisi hamil. Kalau isteri saya tidak ada, anak saya yang tertua yang jagain adik-adiknya,” cerita Isa mencoba tabah. Ada tiga kali suaranya terhenti sejenak saat mengucapkan kalimat tersebut.
Isa hanya bawa uang Rp 300 ribu untuk modal ke Jakarta. Itu pun hasil sumbangan dari teman-teman di kampungnya. Selama ikut berjuang di Jakarta, seringkali ia mengalami demam dan pusing karena cuaca tak menentu. “Bila perlu saya akan berjuang sampai mati. Bila perlu isteri dan anak ikut mati memperjuangkan tanah kami,” tekadnya.
Isa berazam, daripada dibunuh perlahan oleh RAPP lebih baik ia mati berjuang di Jakarta. “Kalau RAPP masuk ke kampung, tidak akan ada lagi penghasilan kami,” ujarnya. Isa punya lahan karet setengah hektar dan menurutnya, lahan tersebut masuk areal konsesi HTI RAPP.
“Tapi kami yakin menang dalam perjuangan ini,” ujarnya mengakhiri percakapan. Ia mesti melanjutkan belanja bahan makanan di pasar untuk makan teman-temannya yang menginap di posko selama dua bulan ini.”
MISRI, warga Desa Bagan Melibur, relawan jahit mulut pertama di posko depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Selama 13 hari beraktifitas dengan mulut terjahit, Misri akhirnya membuka benang jahitan di mulutnya tepat tahun baru 2012. “Sudah lemas sekali. Bibir sudah penuh nanah,” sebutnya.
Misri katakan jahit mulut sebagai upaya terakhirnya menuntut penghentian operasional HTI RAPP di kampungnya. “Kita sudah muak. Kata orang Melayu sudah malas ngomong. Jahit mulut kami ibaratnya sama dengan aksi bungkamnya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.”
Selain ketua RW, sehari-hari Misri bekerja menoreh karet. “Kerja di kebun orang lain juga, untuk tambah-tambah penghasilan,” ujarnya.
“Sebagai Ketua RW hanya digaji Rp 200 ribu sebulan.” Dengan uang tak sampai Rp 2 juta, ia mesti menghidupi isteri dan keempat anaknya: kelas 3 SMA, 1 SMA, TK dan 2 tahun. Selama Misri di Jakarta, keluarga sering menelepon sekedar bertanya kapan ia pulang. Maklum, Misri sudah hampir dua bulan di Jakarta.
Ada perasaan rindu dari isteri dan keempat anaknya. Misri pun rindu pula ingin pulang, berjumpa keluarga. Apalagi anaknya yang masih TK sedang sakit. “Sudah seminggu demam. Kata isteri saya kalau malam ngigau panggil nama saya,” kata Misri.
Namun Misri sudah bertekad tak akan pulang sebelum tuntutan terpenuhi. Jadi sampai kini ia hanya bisa minta isterinya untuk terus bersabar dan berdoa. “Usahakan dulu apa yang bisa. Kalau tidak ada uang beli obat, kasih minum air kelapa saja. Allah pasti membantu,” kata Misri untuk menguatkan isterinya.
Misri cerita ia juga mesti bayar Rp 180 ribu untuk uang baju sekolah anaknya yang masih nunggak. Namun yang paling jadi beban pikiran Misri adalah anaknya yang TK. “Selama saya di Jakarta, baru tiga hari dia masuk sekolah. Dia nggak mau sekolah, katanya tunggu saya pulang baru mau sekolah.”
Sampai kini Misri sering sakit-sakitan selama nginap di posko. Batuk, demam, sesak napas jadi penyakit rutin yang menghampiri. Uang Rp 300 ribu sebagai modal selama di Jakarta sudah makin me-nipis. “Habis untuk beli energen, air minum, dan obat kalau sakit.” Sisa uangnya tinggal Rp 10.500.
“Jadi kalau isteri tanya, masih ada uang tidak di sana? Saya jawab ada. Rp 10.500 kan uang juga. Walaupun Rp 10 ribu-nya tak bisa dipakai karena sobek. Yang ada tinggal Rp 500.”
Untuk menambah penghasilan, ia kumpulkan gelas air mineral kemasan yang sudah tak terpakai dan dijual. “Uangnya bisa buat beli rokok. Dapatlah 5 batang. Dibagikan ke kawan-kawan satu seorang.”
Tulisan pernah dimuat di Bahana Mahasiswa edisi akhir tahun 2011
Kampanye Greenpeace memprotes penggunaan produk APP oleh Mattel tahun 2011